• Login
No Result
View All Result
Ruang Politik
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini
No Result
View All Result
Ruang Politik
No Result
View All Result
Iklan Iklan Iklan
Home Nasional

JK Bicara Tunda Pemilu Potensi Keributan

by Ruang Politik
4 Maret 2022
in Nasional
408 26
Jusuf Kalla/ Instagram

Jusuf Kalla/ Instagram

465
SHARES
1k
VIEWS
Share on FacebookShare on Twitter

Mantan Wakil Presiden HM Jusuf Kalla (JK), mengingatkan elite politik yang mengusulkan penundaan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Legislatif untuk taat terhadap konstitusi. JK menegaskan pelanggaran terhadap konstitusi berpotensi menuai keributan.

JK merasa khawatir wacana penundaan pemilu bila dibiarkan menimbulkan masalah. Apalagi konstitusi mengamanatkan pemilu digelar lima tahun sekali.

RelatedPosts

Luhut Pandjaitan: Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak, Susi Pudjiastuti ‘Tepok Jidat’

Perludem Kritik Keras KPU Mau Hapus Syarat Laporan Sumbangan Kampanye

Mahfud: Ada Pejabat Penting MA Berstatus Tersangka Tapi Belum Ditahan

“Konstitusinya lima tahun sekali. Kalau tidak taat konstitusi maka negeri ini akan ribut,” kata JK dikutip antara usai menghadiri Mubes IKA Universitas Hasanuddin (Unhas) di Hotel Four Point Makassar, Jumat (4/3).

Mantan ketua umum Partai Golkar ini mengingatkan semua pihak untuk berhati-hati terhadap wacana penundaan Pemilu 2024. JK menegaskan menunda Pemilu dari jadwal yang sudah ditentukan adalah pelanggaran konstitusi.

“Memperpanjang itu tidak sesuai dengan konstitusi. Kecuali kalau konstitusinya diubah,” kata JK.

Pria yang menjabat sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia menyadari sejarah panjang demokratisasi yang berlangsung di negeri ini. Sehingga menjaga konstitusi adalah jalan keluar untuk meredakan ketegangan akibat konflik.

“Kita terlalu punya konflik. Kita (harus) taat pada konstitusi. Itu saja,” kata JK.

Menurutnya, penundaan pemilu yang diusulkan beberapa elite parpol untuk satu atau dua tahun kedepan, tidak semua orang menyetujui wacana itu.

“Khan sebagian besar tidak setuju,” ujarnya.

Wacana Pemilu 2024 ditunda pertama kali disampaikan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Usulan agar Pemilu ditunda satu atau dua tahun itu mendapat respon dari Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto dan Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan.

Alasan yang dikemukakan adalah kondisi perekonomian saat itu belum stabil akibat Covid-19, maka pemerintah dalam fokus pemulihan.

Berita terkait:

Nasdem dan Jusuf Kalla, Jalan Anies Menuju Kursi Presiden

Respon Tunda Pemilu Nasdem Taat Konstitusi

Wacana Cak Imin mendapat penolakan dari partai NasDem, PKS, Demokrat, PPP, dan PDI Perjuangan. Kemudian setelah mendengar dan memahami tekanan publik, partai Gerindra kini menolak usulan itu.

Belakangan, Lembaga Survei Indonesia (LSI) dalam rilis terakhir menunjukkan mayoritas publik tidak setuju dengan penundaan Pemilu 2024.

Djayadi Hanan juga mengungkapkan mayoritas responden menyatakan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dengan alasan adanya Covid-19 dan pemulihan ekonomi.

“Secara keseluruhan 70,7 persen atau mayoritas menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Di kalangan yang aware informasi, penolakan lebih tinggi lagi yaitu 74 persen,” kata Djayadi

Djayadi juga menyebut bahwa masyarakat menginginkan masa jabatan presiden berakhir sesuai konstitusi.

“Menurut mayoritas warga, masa jabatan Presiden Joko Widodo harus berakhir pada 2024 sesuai konstitusi,” ujarnya. (Tyo).

Editor: Setiono

(RuPol)

Lagi, Presiden Jokowi Diminta Segera Bersikap Soal Penundaan Pemilu

Tags: Jusuf Kallapotensi keributanRuang Politiktaat konstitusiTunda Pemilu
Previous Post

Gubernur NTT: Kepala Derah Se-NTT Harus dan Wajib Dukung Penuh RAN PASTI

Next Post

Dituding Terlibat Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat: Sepatutnya Luhut Klarifikasi

Ruang Politik

Next Post
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan/Ist

Dituding Terlibat Wacana Penundaan Pemilu, Pengamat: Sepatutnya Luhut Klarifikasi

Recommended

Ilustrasi Obat Palsu/Ist

Polda Metro Jaya Bongkar Peredaran Obat Palsu di Marketplace Rp130 M

56 menit ago
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti/Ist

Luhut Pandjaitan: Ekspor Pasir Laut Tidak Merusak, Susi Pudjiastuti ‘Tepok Jidat’

1 jam ago

Trending

Viral Nama-Nama Beken Diduga Terlibat Korupsi BTS, Aktivis 98 Desak Periksa Hasto

Viral Nama-Nama Beken Diduga Terlibat Korupsi BTS, Aktivis 98 Desak Periksa Hasto

7 hari ago
Jauh sebelum persoalan IMB era Anies, orang-orang di Tanah Merah dulunya disebut sebagai warga liar, sampai akhirnya Jokowi menerbitkan KTP untuk mereka/Antara

Anies Baswedan Didesak Minta Maaf usai Seret Nama Jokowi

4 hari ago

Popular

Elektabilitas Parpol Terbaru, PDIP Unggul dan PPP Menguat

Elektabilitas Parpol Terbaru, PDIP Unggul dan PPP Menguat

2 minggu ago
SK Erwin Yunas Dipertanyakan, DPP NasDem dan KPU Sebut SK Ketua DPD NasDem Payakumbuh Masih Ismet Harius

Blokir Rekening NasDem Payakumbuh Atas Permintaan Erwin Yunas, Bank Nagari Diduga Langgar Aturan

4 minggu ago
Kantor MUI /Ist

Kapolres Jakarta Pusat Sebut Pelaku Penembakan Kantor MUI Pusat Meninggal Dunia

4 minggu ago
Bawaslu Usir Mobil Gubernur Sumbar, Ada Apa?

Bawaslu Usir Mobil Gubernur Sumbar, Ada Apa?

3 minggu ago
Waketum Golkar Erwin Aksa Laporkan Romahurmuziy ke Polisi

Waketum Golkar Erwin Aksa Laporkan Romahurmuziy ke Polisi

3 minggu ago
  • Personalia
  • Kerjasama & Iklan
  • Pedoman Media Siber

Copyright © 2022 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election

No Result
View All Result
  • Home
  • Nasional
  • Kilas Update
  • Daerah
  • RuangPolling
  • RuangTokoh
  • RuangOpini

Copyright © 2022 Ruangpolitik.com - Smart Guide In Election

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In