RUANGPOLITIK.COM — Menurut survei Indikator Politik Indonesia pada periode Februari dan Maret 2023, Menteri BUMN Erick Thohir masuk dalam salah satu nama yang mendapatkan banyak kepercayaan masyarakat, terutama terkait kontestasi menjadi calon wakil presiden.
“Terkait preferensi publik terhadap calon wakil presiden, Erick Thohir tampak menunjukkan perubahan paling positif ketimbang nama-nama lainnya,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, Minggu (26/3/2023).
Hal ini direspon secara positif Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan ia cukup antusias dengan hal ini.
“Saya senang dan gembira elektabilitas Erick Thohir atau sahabat Etho meningkat,” kata Zulhas, Senin (27/3/2023).
Dia merasa yakin, kenaikan suara bagi Erick Thohir ini adalah buah hasil atas kinerja memimpin BUMN. Menurutnya, jelas ini berpengaruh.
“Kenaikan elektabilitas sahabat saya Etho menurut saya karena dipicu oleh peningkatan kinerjanya memimpin BUMN sehingga berdampak kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan berdampak pada trickle down effect kepada ekonomi daerah,” ungkap Zulhas.
Terlebih, lanjut Menteri Perdagangan itu, sosok Erick Thohir adalah orang yang mampu menerima gagasan baru serta bekerja profesional yang meyakinkan masyarakat.
“Disamping itu sahabat saya Etho adalah sosok yang open mind, terbuka menerima gagasan baru, pintar, profesional dan menyintai olah raga,” tukasnya.
Erick Thohir juga unggul dalam survei terbaru Indo Barometer sebagai calon wakil presiden (cawapres) terkuat pada Pemilu 2024.
“Nama-nama kami survei yang paling tinggi adalah Erick Thohir, angkanya 22 persen,” kata Direktur Eksekutif Indo Barometer M. Qodari di Jakarta pada Selasa (21/3/203).
Qodari menjelaskan bahwa Erick Thohir di posisi teratas dengan perolehan keterpilihan publik sebesar 22,9 persen, urutan berikutnya disusul oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di angka 15,8 persen, dan Muhaimin Iskandar 6,7 persen. Menurutnya alasan tingginya keterpilihan Erick Thohir dianggap sebagai bentuk apresiasi publik atas kinerja di Kementerian BUMN.
Editor: Ivo Yasmiati
(RuPol)